arjenia tona: Oktober 2011

MAKALAH

SOSIOLOGI POLITIK

PANDANGAN PUBLIK DIBALIK RESHUFFLE KABINAET

Oleh :

Arjenia Tona Arman (17605)

Jurusan Sosiologi & Antropologi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

2011

PENDAHULUAN

Perkembangan perpolotikan di Indonesia akhir-akhir ini sangat bagus dan cepat dibandingkan negara berkembang lainnya namun perkembangan yang cepat ini membawa dampak dan akibat yang sangat signifikan terhadap orang-orang yang berkesimpung di dunia politik, politik indonesia memang beberapa dekade ini menunjukan peningkatan dalam hal partisipasi politik. Politik dapat di artikan sebagai “Batasan sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang didalamnya terjadi interaksi sosial dengan politik. Dalam hubungan tersebut, bisa dilihat bagaimana masyarakat memengaruhi politik juga sebaliknya bagaimana politik mempengaruhi masyarakat”[1]

Pada perkembangan saat ini terlihat bagaimana masyarakat sangat antusias terhadap perkembangan politik saat ini, hal ini mungkin dikarena proses politik[2]. Proses penanaman nilai-nilai politik ini juga sering disebut sebagai sosialisasi Politik, secara sederhana sosialisasi politik dapat dikatakan sebagai “Suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan”[3]. Perkembangan politik yang baru-baru ini terjadi adalah reshafel kabinet pada pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perombakan kabinet adalah hal yang biasa dan wajar untuk memperbaiki sistem kerja setiap departemen dalam pemerintahan, dalam perombakan tersebut hendaknya mengandung unsur-unsur yang membawa perubahan serta dapat memeperbaiki citra sebuah pemerintahan di mata publik. Reshafel kabinet dapat di artikan sebagai perombakan, perubahan, pergantian jabatan yang ada dalam suatu sistem pemerintahan. Reshafel kabinet merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kekuasaan presiden[4] Pernyataan itu disampaikan menanggapi ancaman yang dilontarkan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta. "Partai itu tidak ada di poisisi mendesak SBY, mendorong maupun mengancam. Jadi sebenarnya partai itu tidak ada kewenangan karena semua kewenangan presiden, hak preogratif presiden," presiden punya kewenangan untuk menentukan menteri mana yang layak diganti dan menteri mana yang layak dipertahanakan.
"Reshuffle tentu untuk peningkatan kinerja dan bukan berpikir seakan-akan ini kepentingan pemilu 2014. Jangan-jangan partai yang berpikir seperti itu malah melakukan apa yang dia pikirkan. Yang saya tahu hanya ada satu parpol saja yang berpikiran negatif. Sedangkan partai lain tidak berpikir seperti itu," ucapnya tanpa menyebut nama partai itu. Seperti diketahui, Anis Matta mengakui partainya memiliki dua kontrak politik dengan SBY, pertama kontrak partai gabungan koalisi dan kontrak khusus. Atas dasar kesepakatan khusus itu, Anis meyakini Presiden SBY tidak akan mengganti menteri-menteri dari PKS."Karena kita punya kontrak sendiri berbeda dengan partai lain. Kontrak khusus ini berbeda dari kontrak koalisi. Isi kontraknya rahasia, kalau ada reshuffle baru akan kita buka.[5]

Ada begitu banyak opini dari publik yang berkaitan dengan reshafel kabinet, sebenarnya siapa yang akan di untungkan oleh reshafel kabinet ini, apakah mereka orang biasa atau rakyat miskin yang yang akan terbantu karena kinerja pemerintah diharapkan akan semakin baik setelah diadakannya atau justru pihak-pihak lain yang berkepentingan yang akan merasakan manisnya reshafel karena akan mengukuhkan kekuatan politik dan cengkramannya kekuasaannya diberbagai departemen? Dan bagaimana publik menalai reshafel ini hanya sebagai permainan politik atau memang akan menghasilkan perbaikan kenerja pemerintahan ? Mungkin ini adalah sebuah realita sosial yang ada di negari kita ini, pemerintah tidak yang seharusnya menjadi pelindung rakyat dengan melayani serta mengayomi tapi malah sibuk bergulat dengan berbagai hal yang ingin mempertahankan kekuasaan. Ada juga yang mempunyai pabdangan lain bahwa reshafel kabinet kali ini merupakan taktik awal pemilu untuk tahun 2014.

PEMBAHASAN

Beberapa opini publik baika dari para politisi maupun dari parpol mengenai reshafel kabinet yang akan dialakukan seperti :

1. PKS: Lakukan Reshuffle Kabinet, SBY Bunuh Diri : Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengurangi presentase syarat pengusulan hak menyatakan pendapat, membuat peluang melakukan impeachment terhadap pemerintah menjadi realistis. Wacana reshuffle kabinet pun dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan bagi pemerintahan SBY. "Ini bunuh diri, dalam situasi seperti ini mereshuffle kabinet buang-buang energi," ujar politisi PKS, Nasir Jamil, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (13/1/2011).

Hal ini disampaikan Nasir mengomentari semangat Presiden SBY melakukan evaluasi kabinet. Pernyataan Nasir mempertegas sikap PKS atas dorongan reshuffle kabinet yang dilontarkan oleh PD.Terlepas dari posisi pemerintah SBY yang tidak menguntungkan setelah keluarnya putusan MK, reshuffle kabinet juga dinilai Nasir tidak akan menyelesaikan masalah. Nasir menuturkan, menteri yang baru belum tentu bisa langsung bekerja optimal. "Orang yang masuk tidak langsung bisa tune in, ini butuh waktu. Sementara pemerintahan SBY paling bisa mengoptimalkan sampai tahun 2012, tahun 2013 saya rasa sudah pasang kuda-kuda untuk pemilu berikutnya, apalagi PD belum punya capres," paparnya. Menurutnya, SBY lebih baik meningkatkan kinerja menterinya. Cara ini dinilai lebih efektif ketimbang mereshuffle menteri, dengan berbagai resiko. "Lebih baik memfokuskan bagaimana mengupgrade menteri yang kurang fokus selama ini," tandasnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan pembatalan pasal 184 ayat (4) UU 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, yang berbunyi, Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir. Putusan MK menyatakan pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan. Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan syarat pengambilan keputusan DPR untuk usul menggunakan hak menyatakan pendapat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak boleh melebihi batas persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7B ayat (3) UUD 1945.[6]

3. PKS: Reshuffle Kabinet Cuma Rugikan SBY INILAH.COM, Jakarta – Wakil Ketua DPR Anis Matta menilai reshuffle kabinet akan merugikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Langkah reshuffle sekarang ini hanya akan memojokkan presiden sendiri. Sebab yang dievalusi masyarakat bukan lagi menteri, tapi presidennya," ujar Anis Matta di DPR, Jakarta, Rabu (12/1/2011). Jadi, lanjut Anis, kinerja menteri dalam kabinet bukan faktor utama. Pada akhirnya orang kan melihat kepala alias pimpinan kabinet tersebut."Contoh kasusnya begini, kan kita tidak mengatakan bahwa kasus Gayus ini hanya urusannya Pak Patrialis. Ini banyak pihak yang terkait kan, kalau itu terkait dengan banyak pihak yang ada dalam koordinasi presiden akhirnya yang menentukan presiden sendiri," jelasnya. Menurut Anis, dalam penanganan kasus Gayus Tambunan sebaiknya presiden memanggil Kejagung, Kapolri, KPK, Menkumham, dan Menkeu untuk duduk dan selesaikan masalah ini. "Kasih tempo, masa nggak selesai," pungkasnya.[7]
PKS: SBY Harus Arif Dalam Evaluasi INILAH.COM, Jakarta – Jelang evaluasi kabinet dan parpol koalisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap SBY dapat arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. PKS merasa selama ini sudah menyerahkan kader-kader yang bekerja profesional dan berkontribusi tinggi pada pemerintahan. "Kita berharap Presiden dapat arif dan bijaksana. Dalam hal ini Presiden punya hak prerogatif dan penilaian tersendiri, jadi kita serahkan saja kepada beliau untuk berikan arahan dan bimbingan yang sesuai," ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (15/1). Mustafa menilai evaluasi jelang program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II ini adalah suatu hal yang wajar. Diharapkan evaluasi ini dapat berjalan objektif, apalagi sudah ada yang ditunjuk khusus oleh Presiden untuk melakukan evaluasi. "PKS selama ini sudah berkomitmen untuk bekerja secara profesional, insyaallah kita akan selalu berikan yang terbaik. Evaluasi ini semoga dapat menjadi masukan yang baik, dan lembaga legislatif juga eksekutif dapat bekerja dengan normal menjelang evaluasi 100 hari," pungkas Kamal.[8]

Menikmati Sinetron Berjudul ‘Reshuffle Menteri’Dalam 7 tahun dan dua periode jabatan sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah tiga kali melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. SBY pun dituding sebagai presiden paling ‘gemar’ mengutak-atik kabinet yang dipimpinnya. Caranya pun dianggap ribet. Sebagian di antara kita tentu masih ingat, di era pemerintahan mendiang Presiden Soeharto, susunan menteri kabinet menjadi sesuatu yang ditunggu masyarakat. Buktinya, sebagian di antara kita tentunya juga masih ingat betapa larisnya susunan foto para menteri yang banyak dijual di jalan-jalan, toko buku dan di banyak tempat sehari setelah diumumkan pembentukan kabinet. Tak hanya itu, nama para menteri itu menjadi salah satu ‘materi’ di sekolah yang wajib dihapalkan bersama dengan sila-sila Pancasila dan butir-butir ayat dalam Undang-undang Dasar 1945. Kini, setelah 13 tahun berjalannya apa yang disebut orde reformasi, segalanya berubah. Susunan para menteri bukanlah sesuatu yang istimewa dan ditunggu orang banyak. Nyatanya, kini nyaris tak ada lagi yang berjualan susunan foto para menteri. Kalaupun ada, juga tidak laku dijual.Memang di era pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan SBY dinilai paling sering melakukan perombakan kabinet dengan berbagai alasan. Tercatat, pada saat terpilih untuk pertama kalinya sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat pada tahun 2004, SBY telah melakukan dua kali reshuffle.

Mengutip situs Kepustakaan Presiden-Presiden RI, SBY melakukan perombakan kabinet pertama pada 5 Desember 2005. Kabinet SBY kembali dirombak pada 7 Mei 2007. Kabinet yang dijuluki Indonesia Bersatu Jilid I dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir tahun 2009. Terpilih kembali melalui Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, SBY sempat kembali mewacanakan perombakan kabinet pada tahun 2010. Namun, isu reshuffle itu baru menjadi kenyataan pada Oktober 2011 setelah SBY mengutarakannya sendiri melalui pidatonya.

“Karena saya ingin tiga tahun mendatang memiliki kinerja yang baik dan banyak yang kami lakukan sehingga reshuffle yang akan saya lakukan sebelum 2 tahun pemerintah ini 20 Oktober didasarkan pertimbangan yang rasional, merujuk pada kinerja dan integritas,” ujar SBY saat memberikan sambutan di acara Munas Tarbiyah, 22 September 2011.Setelah ucapannya itu, SBY pun diperkirakan telah memulai ‘ritual’ reshuffle setelah pada pertengahan pekan ini, ia mulai pindah kantor di kediamannya di Puri Cikeas. Dari kediaman pribadinya itulah, SBY memulai memanggil para menteri. Meski dibantah oleh pihak Istana, namun isu setiap menteri yang datang ke Cikeas terkait dengan reshuffle seolah tak terbantahkan. Kesan ribet pun mulai bermunculan terhadap rencana reshuffle kabinet berjuluk Indonesia Bersatu Jilid II ini. Wakil Sekretaris Jendral PKS, Anis Matta menilai SBY terlalu bertele-tele dalam menyusun kabinet barunya. Menurutnya, apa yang dilakukan SBY jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Presiden Soeharto dalam menentukan kabinetnya.

Sedikit mengingatkan, mendiang Presiden Suharto terkesan sangat mudah mengangkat menteri. Tak perlu memanggil seperti yang dilakukan SBY selama ini, bahkan cukup hanya dengan menelepon kandidat untuk menanyakan kesediaannya. “Dulu Pak Harto mengangkat menteri pakai telepon, ‘Besok ente jadi menteri’, maka besoknya ia pun dilantik,” ujar anggota DPR ini. Di era pemerintahan Orde Baru yang dicanangkan Presiden Soeharto memang tidak mengenal namanya perombakan kabinet di tengah jalan.

Seperti SinteronTak pelak rencana reshuffle pun berbuah –meminjam istilah Wasekjen PKS Anis Mata– sebuah kegaduhan politik. Sejumlah pihak, terutama partai politik pun saling sikat dan sikut berebut klaim kalau kadernya tak bakal kena reshuffle.Tanpa disadari, statement, polah tingkah para politisi itu mirip sebuah tontonan sinetron yang tak jarang sama sekali lepas dari realitas di masyarakat yang setiap hari dijejali skandal korupsi para petinggi di negeri ini yang belum tentu ujung akhirnya ceritanya. Kasus suap wisama Atlet, proyek Hambalang, Kemenakertrans, KTP elektronik dan begitu banyak skandal di negeri ini.

Masyarakat seperti menonton sebuah drama tanpa pernah ikut berempati terhadap perebutan kue kekuasaan di kalangan para elit politik. Mulai dari politikus, komedian, seniman, budayawan, tokoh agama, masyarakat umum hingga para Menteri pun menikmati pertunjukan reshuffle ini. Ada yang serius dan ada yang menanggapinya bercanda, bahkan ada yang menanggapinya dari sisi seni pertunjukannya. Seniman jalanan yang selalu mangkal di kawasan Cikini, Rudy mengatakan pergantian menteri sudah menjadi sebuah tayangan sinetron atau drama.

“ Perhatikan saja mulai dari televisi sampai koran, tema utama mereka sekarang ini adalah reshuffle Menteri. Mulai dari gonjang-ganjing pra resuffle sampai tayangan gerak mimik para menteri yang diisukan akan diganti. Namun sesungguhnya saya sih berharap pergantian ini endingnya tidak hanya siapa yang diganti, tapi mereka yang nanti ditunjuk jadi menteri berani mengkritik presiden jika setiap instruksinya dirasa merugikan rakyatnya,” ujar Rudy seperti ditulis situs wisatanews.com.

Pertunjukan reshuffle ini memang telah menjadi sebuah tayangan dan tontonan yang mau tidak mau telah menjadi pemandangan harian keluarga Indonesia. Mulai dari pagi, siang hingga malam hari telah menjadi konsumsi publik. Tak heran, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, Darwin Zahedy Saleh yang dikabarkan termasuk salah satu menteri yang dicopot pun seperti tak pernah menanggapi rencana reshuffle. Dengan gaya berpantun, salah satu menteri dari Partai Demokrat ini berkata: “Begini loh, daripada main ketapel lebih baik makan rujak. Dari pada bicara reshuffle lebih baik nonton lawak.. Nah, mungkin bisa jadi pergantian para menteri ini sangat penting dilakukan. Namun ada yang lebih penting dari sekedar reshuffle yang disebut-disebut digunakan sebagai alat untuk mengalihkan isu atau menjaga citra: yakni menjaga agar jangan sekali-kali melupakan kasus korupsi yang bisa-bisa menguap begitu saja, jika Anda keasyikan menonton pertunjukan reshuffle ini. So, nikmati aja sinetron reshuffle sambil angin lalu atau barangkali sambil bersenda gurau dengan keluarga.[9]

Arti Reshuffle Kabinet Bagi Rakyat Miskin Peta politik saat sidang paripurna soal usulan pansus angket pajak, selasa, 22 Februari lalu, sepertinya akan berbuntut pada reshuffle kabinet. Dua partai pendukung pemerintah, Golkar dan PKS, telah mengambil sikap berseberangan dengan partai pemerintah. Partai Demokrat, dan terutama sekali SBY, merasa dikhianati oleh dua mitra koalisinya tersebut. Isu reshuffle pun bertiup kencang. Dan, pada 28 februari 2010, politisi muda partai Demokrat yang dikomandoi oleh Ulil Abshar Abdallah telah menggelar konferensi pers sebagai bentuk dukungan terhadap Presiden SBY untuk melakukan reshuffle. Kalau begitu, reshuffle kabinet sudah di depan mata. Reshuffle kabinet sudah berulang kali terjadi di Indonesia. Tetapi yang terjadi hanyalah pergantian orang, bukan pergantian mentalitas dan kebijakan. Tidak salah kalau banyak orang yang menganggap reshuffle kabinet hanya agenda “pengaturan ulang jatah kekuasaan”. Reshuflle sangat jauh dari agenda dan kepentingan rakyat miskin. Basis kemunculan isu reshuffle saja bukan dari kegagalan seorang menteri menjalankan pekerjaannya, melainkan perbedaan kepentingan di kalangan partai pendukung pemerintah.

Si Udin misalnya, seorang tukang jual gorengan keliling, mengaku kesulitan menjangkau harga-harga kebutuhan pokok keluarganya setiap hari. Dia juga ingin sekali mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. “Kalau bisa kerja di pabrik kan lebih baik. Gajinya lebih jelas, ketimbang begini (jualan gorengan),” begitu katanya. Bagaimana pula harapan Si Tarjo, petani asal Temanggung, yang sudah lama tidak mendapat nilai tambah apapun dari kegiatannya bertani. “Harga pupuk sangat mahal dan langka. Irigasi juga dalam kondisi tidak maksimal. Banyak hama yang menganggu. Sudah begitu, harga jual gabah kami sangat murah. Pemerintah lebih senang dengan impor,” keluhnya.

Akankah reshuflle memenuhi harapan Si Udin dan Si Tarjo? jangan harap. Reshuffle bukan karena kehendak Si Udin dan Si Tarjo, melainkan karena kehendak Si Bos besar. “Supaya kekuasaan si Bos tetap aman sampai di 2014, maka lawan-lawannya di tawari kekuasaan. Sedangkan yang tetap ngotot melawan akan dikucilkan.” Meskipun ada pergeseran politik pasca sidang paripurna soal angket pajak, dan terlebih lagi jika terjadi reshuffle, tetapi pergeseran itu belum bisa diharapkan dapat menciptakan polarisasi antara pro dan anti-imperialis. Sebab, sebagaimana sudah diterangkan berulang kali dalam editorial sebelumnya, bahwa tidak ada partai politik di parlemen yang punya ideologi yang jelas dan dijalankan secara konsisten. Kalau hari ini mereka di luar pagar, maka besok mereka bisa masuk pagar jikalau pintu dibukakan ke mereka. Begitu juga sebaliknya.

Oleh karena itu, adalah penting untuk menghubungkan persoalan Si Udin dan Si Tarjo bukan dengan isu reshuffle kabinet, tetapi kepada tuntutan yang lebih tegas dan terang: banting stir haluan kebijakan ekonomi dan politik. Tanpa sebuah pemerintahan nasional yang mandiri dan demokratis, maka tidak akan ada perubahan nasib bagi rakyat miskin Indonesia. [10]

PENUTUP

Perkembangan politik yang baru-baru ini terjadi adalah reshafel kabinet pada pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perombakan kabinet adalah hal yang biasa dan wajar untuk memperbaiki sistem kerja setiap departemen dalam pemerintahan, dalam perombakan tersebut hendaknya mengandung unsur-unsur yang membawa perubahan serta dapat memeperbaiki citra sebuah pemerintahan di mata publik.

Jika kita melihat dari sudut pandang sosiologi bahwa permasalah politik adalah fenomena sosial yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, jika dilihat dari hukum kausal sebab dan akibat maka reshafel kabinet yang dilakukan oleh pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mendapat sisi bahwa ternyata program pemerintah tidaklah berpihak kepada rakyat seperti tori marx tentang kelas sosial bahwa pemerintah sebagai perpanjang tangan para borjois.[11]

Dalam melihat masalah reshafel kabinet yang berdampak pada penilaian negatif publik seakan akan reshafel yang dilakukan berbau unsur politik padahal seharusnya reshafel adalah ajang untuk menganalisis kinerja pemerintahan dan pelayana kepada masyarakat sehingga tujuan yang sebernanya sebagai pelengkap misi sebenarnya untuk mempertahankan kewenangan sebagaimana yang disampaikan oleh Durkeim tentang kewenangan yang legal[12]